Sejarah Pendidikan di Indonesia

Pendidikan di kepulauan Indonesia berasal dari era kerajaan adat, yang dipengaruhi oleh penyebaran agama Hindu, Budha, dan Islam. Di Indonesia, sebelumnya dikenal sebagai Hindia Timur, sekolah pertama yang didirikan adalah seminari yang dibangun oleh penguasa Portugis. Namun, kolonialisme Belanda yang secara luas memperkenalkan pendidikan formal ke Indonesia pada 1930-an. Selama era kolonial ini, pendidikan terutama disampaikan dalam bentuk magang, yang bertujuan untuk menumbuhkan tenaga kerja yang berpendidikan selama pengembangan industri, terutama untuk daerah yang kaya rempah-rempah dan tanaman budidaya, seperti Jawa dan Maluku. Kalau tidak, sekolah formal disediakan untuk elit di kelas sosial yang lebih tinggi (Suratno 2014).

Di era pascakolonialisme, kemajuan luar biasa telah dicapai. Setelah mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia menunjuk Ki Hajar Dewantara sebagai menteri pendidikan pertama. Dikenal sebagai bapak pendiri pendidikan di Indonesia, Dewantara memiliki filosofi yang menjadi landasan sementara sistem pendidikan negara berkembang: “Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani” (Sugiharto 2013). Pepatah ini berisi trilogi kebijaksanaan: di depan, para pendidik harus memberikan contoh yang baik bagi siswa mereka; di tengah, pendidik dan siswa harus membuat ide dan mengambil inisiatif; dan dari belakang, pendidik harus mampu memberikan dorongan moral dan pemberdayaan. Dewantara menjadikan pendidikan universal dan membantu menyediakan akses pendidikan bagi semua orang Indonesia, bukan hanya kaum elit.

Selama beberapa dekade terakhir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) telah menjadi badan pengatur sistem pendidikan nasional. Salah satu peran utamanya termasuk menetapkan kurikulum nasional untuk diterapkan di sekolah dan lembaga pendidikan tinggi. Kurikulum ini menguraikan jumlah jam belajar wajib, pemilihan dan jumlah mata pelajaran, pembentukan silabus, gaya mengajar, dan bagian-bagian terkait pendidikan lainnya yang dianggap perlu. Sekolah-sekolah agama, yang terdiri dari sekitar 16 persen sekolah, berada di bawah lingkup Departemen Agama (Oxford Business Group).

Didorong oleh perkembangan sosiopolitik, telah ada 10 contoh perubahan kurikuler dalam pendidikan formal. Kurikulum ini diimplementasikan secara nasional untuk rentang yang relatif pendek pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 2004, 2006, dan yang terbaru pada tahun 2013. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus membahas potensi peningkatan kurikulum terbaru. Setiap perubahan kurikulum, betapapun berumur pendek, akan membawa transformasi yang signifikan dalam kerangka belajar mengajar secara nasional. Sebagai akibatnya, perubahan yang berumur pendek ini juga menyebabkan pengalaman pendidikan yang relatif berbeda selama banyak generasi siswa di Indonesia.

Meskipun ada perubahan, negara ini beroperasi dengan model 6-3-3 yang konsisten, di mana sekolah dasar terdiri dari enam tingkat kelas, dan sekolah menengah pertama, atau “sekolah menengah pertama,” dan sekolah menengah atas, atau “sekolah menengah atas,” masing-masing terdiri dari dari tiga tingkatan kelas. Setiap tingkat kelas dirancang untuk diselesaikan dalam satu tahun, dibagi dengan semester ganjil, yang biasanya berjalan Juli hingga Desember, dan bahkan semester, berjalan dari Januari hingga Juni. Struktur pendidikan 12 tahun diperkenalkan sebagai wajib pada tahun 2013, menggantikan pendidikan wajib sembilan tahun sebelumnya yang diluncurkan pada tahun 1994 (Natahadibrata 2013).

Sebagai upaya lebih lanjut untuk memberikan pendidikan yang lebih baik, pemerintah mengamanatkan bahwa 20 persen dari anggaran negara (APBN) harus digunakan untuk sektor pendidikan. Program hibah sekolah ini, yang didirikan pada tahun 2009 dan disebut Bantuan Operasional Sekolah (BOS), telah berhasil dalam memberikan dana operasional ke sekolah-sekolah dasar dan menengah pertama dan mengurangi beban keuangan pendidikan masyarakat. Hibah didasarkan pada jumlah per siswa dan melayani 43 juta siswa sekolah dasar dan menengah pertama di Indonesia (Al-Samarrai 2015). Sejak awal BOS, operasi sekolah umum menerima dana, mulai dari sebagian hingga penuh, dari anggaran negara, dan operasi sekolah umum dapat diperkuat dengan dana tambahan dari anggaran pemerintah daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan anggaran lokal dan kondisi. Laporan Bank Dunia 2015 mengungkapkan bahwa siswa Indonesia yang dikategorikan tidak beruntung secara ekonomi mengalami peningkatan partisipasi pendidikan sebesar 26 persen dibandingkan tahun ajaran 2000 hingga 2005 (sebelum BOS diluncurkan).

3 thoughts on “Sejarah Pendidikan di Indonesia”

  1. LAILY PUTRI WULANDARI

    Edukasi ini sangat bermakna untuk para siswa, sudah dilihat dari dulu Indonesia sudah menerapkan pembelajaran ,dengan demikian sudah sepantasnya seorang anak-anak memiliki hak untuk bersekolah, walaupun dari keluarga miskin/ tidak mampu, sekolah mengajarkan ilmu yang bermanfaat, melalui jalur sekolah, anak-anak memeiliki prestasi, bakat yang berkembang, sebagai wadah untuk meningkatkan produktifitas otak untuk selalu berfikir lurus kedepan, menjaga kehormatan bangsa, memajukan pandangan serta wawasan yang luas

  2. Lasminto Susarwo

    Kebijakan BOSsudah bagus namun pelaporannya harusnya dibuat sederhana karena rata-rata pembuat laporan BOS adalah guru sehingamenyita waktu mengajarnya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *